The result of this research show that the performance appraisal system in BPNB Jawa Barat received a positive response such as benefits for employees and more objective performance appraisal system compared to the previous one. Kebijakan penilaian kinerja mengacu Pada Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dengan metode Sasaran. This study use qualitative methods and the phenomenological approach, a technique of determining informants purposefully in BPNB Jawa Barat employees with office data processing cultural values and positions of researcher. Through four dimensions of John Miner which are include quality, quantity, usage hours of work and cooperation, the researcher tried to explain how the performance appraisal system based on SKP. To implement SKP, BPNB need to organize massive socialization and facilitate field personnel with the expert. Dilingkungan Pegawai Negeri Sipil dikenal dengan DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang diatur dalam PP 10 Tahun 1979. pegawai negeri sipil 2019, aplikasi penilaian sasaran kinerja pegawai skp.
In this new system, employees actively involved in determining the plan SKP within a year. Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja (perfomance appraisal) seorang pegawai. download format skp sasaran kerja pegawai negeri sipil, penilaian kinerja. Prestasi Kerja Penilaian prestasi kerja dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam satu tahun.
KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA) Tanggal. Performance appraisal system with SKP is different from the previous assessment system which was using DP3. Nilai Perilaku Kerja 90 x 40 36,00 Nilai Prestasi Kerja 87,60 (Baik) 5. Penilaian dimaksud terdiri atas unsure Sasaran Kerja Prestasi (SKP) dan. oleh seluruh PNS, dengan penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) dari empat aspek. Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah penilaian secara periodik pelaksanaan. This regulation is recently implemented at the Institute for Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Jawa Barat at the end of 2014. PENERAPAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR. 46 Tahun 2011 that regulate appraisal performance of civil servants.